Komentari Jokowi soal UU “Titipan Sponsor”, Fahri Minta Pemerintah Tak Ikut Bahas...

Komentari Jokowi soal UU “Titipan Sponsor”, Fahri Minta Pemerintah Tak Ikut Bahas UU

124
0
SHARE

JAKARTA, BeritaKoran.com — Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah merespons pernyataan Presiden Joko Widodo yang menyebut banyak undang-undang merupakan “titipan sponsor”.

Fahri meminta pemerintah tak lagi ikut membahas UU karena pesan sponsor justru datang dari pemerintah.

“Menanggapi pernyataan Presiden yang menyatakan UU di DPR itu adalah pesan sponsor, yang pertama, kami menyambut agar Presiden upayakan agar pemerintah tidak perlu lagi ikut dalam membahas UU,” kata Fahri melalui pesan singkat, Rabu (29/11/2017).

“Selama ini RUU yang di bawah pemerintah yang kental sponsor,” tambahnya.

Presiden Joko Widodo saat menerima Peserta Rakornas Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) di Jakarta, Selasa (28/11/2017).
Presiden Joko Widodo saat menerima Peserta Rakornas Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) di Jakarta, Selasa (28/11/2017).

Fahri mengatakan, pemerintah dimungkinkan tak lagi terlibat dalam pembahasan UU bersama DPR. Caranya dengan melakukan revisi terhadap Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Proses Pembentukan Undang-Undang.

“Kedua, memang seharusnya sponsor atau aspirasi itu datang melalui DPR karena DPR-lah perwakilan rakyat, bukan pemerintah,” sambung Fahri.

Ia yakin, UU akan lebih efisien dan aspiratif jika pemerintah tidak terlibat dalam pembahasannya.

Presiden Jokowi sebelumnya kembali menyindir DPR terkait pembuatan UU. Jokowi menyebut banyak UU yang mengandung titipan sponsor.

Sindiran kali ini disampaikan Jokowi saat berpidato dalam pertemuan tahunan Bank Indonesia di Jakarta Convention Center, Senayan, Selasa (28/11/2017) malam.

“Dan, yang dulu-dulu, UU kita banyak yang pakai sponsor. Blak-blakan saja. Sehingga banyak titipan-titipan. Saya kira hal seperti itu harus dihilangkan,” kata Jokowi.

Turut hadir dalam acara tersebut pimpinan dan para anggota DPR.

Jokowi tak menyebutkan UU apa saja yang mengandung titipan sponsor.

Ia hanya meminta agar DPR tak perlu terlalu banyak membuat UU. Sebab, saat ini saja sudah ada 42.000 aturan yang tumpang tindih dan justru menghambat kerja pemerintah.

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY