Kewenangan DPD lemah, usul daerah kerap terkendala di level nasional

Kewenangan DPD lemah, usul daerah kerap terkendala di level nasional

196
0
SHARE

Penguatan DPD RI harus dilakukan dengan beberapa pertimbangan. Beberapa di antaranya seperti kebutuhan pembangunan daerah dan nasional serta aspirasi dari rakyat di daerah yang menginginkan wakilnya benar-benar berperan lebih besar di pusat.

“Kami masyarakat di daerah sangat memerlukan penguatan DPD RI sebab kebutuhan lokal kedaerahan selama ini kami sering berkonsultasi dengan DPD RI,” kata Bupati Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah, Herwin Yatim, Rabu (7/9).

Anggota pengurus Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) ini mengatakan sejumlah usulan dari daerah kerap menemui kendala ketika tiba di level nasional. Sebab DPD RI tidak memiliki kewenangan lebih untuk memperjuangkannya.

“Alhamdulillah intensitas pertemuan dan diskusi dengan anggota DPD RI selama ini sangat bagus dalam menyerap aspirasi turun langsung ke masyarakat namun ketika dibawa ke nasional perannya sering kandas di situ,” kata dia.

Menurutnya, DPD lahir dari sebuah kemajemukan bukan dari golongan tertentu. Begitu juga dengan anggota DPD terdiri dari banyak lapisan masyarakat. Karenanya, jika diberikan kewenangan lebih akan sangat aspiratif tidak mementingkan kepentingan golongan sendiri.

“Kami berpendapat segera DPD diperkuat kewenangannya sebab kami percaya sebagai wakil daerah DPD benar-benar akan mementingkan kepentingan pembangunan di daerahnya,” kata Herwin.

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY